Skema perbaikan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan MK yang dirancang pemerintah didahului dengan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tak sedikit yang menilai UU itu tak perlu direvisi.

Penyusunan rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional periode 2019-2024 diwajibkan berpatok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan demikian, target perencanaan undang-undang dalam kurun waktu lima tahun ke depan diharapkan sinkron dengan kebutuhan dan urgensi peta jalan pembangunan nasional.