Fasilitas Kawasan Berikat Masih Terkonsentrasi di Jawa
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FIMG-20190218-WA0033_1550491375.jpg){kind=logo}
(Dari kiri ke kanan) Direktur Eksekutif Eximbank Shintya Roesli, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ketua UNIED Arif Satria, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi dalam acara bertema kontribusi ekonomi fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KB-KITE) di Jakarta, Senin (18/2/2019)
JAKARTA, KOMPAS — Fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KB-KITE) masih terkonsentrasi di Jawa. Kondisi ini mengakibatkan industri bernilai tambah yang diandalkan untuk mendongkrak ekspor menjadi kurang signifikan.
Untuk itu, pemerintah menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) baru tentang KB-KITE guna mendorong lebih banyak industri bernilai tambah. Kendati tak ada jenis insentif pajak baru, tetapi industri mendapat jaminan kecepatan dan kepastian prosedur ekspor berbasis elektronik.