Pendanaan Masih Jadi Tantangan Pembangunan Rendah Karbon

Kebutuhan dana pembangunan rendah karbon cukup besar. Untuk mengisi selisih antara kebutuhan dan ketersediaan dana yang besar, pemerintah butuh upaya konkret dan masif serta keterlibatan swasta dan filantropi.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Uap panas yang dikeluarkan dari cerobong intalasi pengolahan energi panas bumi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu (29/8/2020). Total potensi energi panas bumi di sekitar pegunungan Dieng diperkirakan mencapai 400 megawatt.

JAKARTA, KOMPAS — Dalam memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca, pembiayaan untuk pembangunan rendah karbon di Indonesia masih menjadi tantangan. Padahal, pembangunan lestari tersebut penting untuk mentransformasi perekonomian Indonesia menghadapi multikrisis akibat pandemi Covid-19 dan risiko perubahan iklim.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pendanaan dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia masih menjadi tantangan. ”Kebutuhan dana cukup besar. Untuk mengisi gap (selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan dana) yang besar, perlu upaya konkret dan masif serta keterlibatan swasta dan filantropi,” katanya dalam webinar ”Pathway to Low Carbon Development for Indonesia” yang diselenggarakan Katadata Indonesia, Senin (23/8/2021).